Akselerasi Swasembada Pangan Nasional, Rapat Koordinasi Teknis Brigade Pangan di Kabupaten Langkat
Brigade Pangan merupakan salah satu kelembagaan di bidang pertanian yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 hingga 2025 di hampir seluruh wilayah sentra tanaman padi di Indonesia. Tujuan pembentukan Brigade Pangan (BP) adalah sebagai lembaga di tingkat kelompok tani yang berfungsi mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil, serta menjalankan usaha yang berorientasi bisnis guna menghasilkan pendapatan dan keuntungan.
Pada awal tahun 2025, Kabupaten Langkat telah membentuk sebanyak 41 Brigade Pangan. Masing-masing BP telah memiliki struktur organisasi untuk menjalankan visi dan misi, yaitu percepatan swasembada pangan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas tanaman padi.
Pada Sabtu (14/6/2025), BRMP Sumatera Utara turut serta dalam Rapat Koordinasi Teknis Brigade Pangan bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya, seperti Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Langkat. Rapat berlangsung di Aula Pola, Kantor Bupati Kabupaten Langkat.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya", dilanjutkan dengan laporan perkembangan kegiatan optimalisasi lahan (Opla) sawah Kabupaten Langkat yang disampaikan oleh Kepala BRMP Sumatera Utara, Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P. Dalam laporannya, beliau menyampaikan capaian kegiatan yang telah dilakukan serta beberapa kendala yang masih dihadapi dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan pemberian masukan dari Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Pertanian, Brigjen TNI Ito Hediarto, S.Sos., M.Sc., serta arahan dari Kepala BPPSDMP. Selanjutnya, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP., M.P., memaparkan hasil pendalaman terkait pelaksanaan Brigade Pangan di Kabupaten Langkat.
Dr. Inneke menekankan bahwa masih diperlukan kerja keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kelembagaan BP di Kabupaten Langkat, seperti administrasi pembukuan, struktur organisasi, manajemen keuangan, manajemen agribisnis, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Peran aktif penyuluh serta sinergi dengan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar Brigade Pangan yang telah dibentuk dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.